TRAGEDI DI INDONESIA

MELETUSNYA GUNUNG MERAPI DAN TSUNAMI MENTAWAI
Oleh : Elan Suherlan

    Akhir-akhir ini banyak kejadian melanda tanah air. Dari kabar gembira sampai kabar duka. Kabar gembira yakni advokasi Indonesia menjadi pelopor dalam pengajuan Israel sebagai pelanggar HAM ke pengadilan internasional. Lalu Fauzi Bowo terpilih sebagai PEMDA terbaik di Asia pasifik. So, anak muda Indonesia juara berbagai lomba di olimpiade. Sedangkan kabar dukanya sangat banyak dan beragam, dimulai dari bencana longsor di Wasior, Gempa bumi di Padang, bencana tsunami di Kepulauan Mentawai, Gunung Merapi meletus yang kesemuanya memakan korban jiwa dan luka-luka.
    Hal yang mau dikritisi penulis adalah Tsunami di Kepulauan Mentawai dan terutama masalah Gunung Merapi meletus yang hingga tulisan ini ditulis telah memakan korban tewas 23 orang, dan melukai beberapa puluh orang diantaranya sesak nafas. Kejadian Gunung Merapi meletus sudah beberapa kali terjadi. Hal ini disebabkan gunung Merapi termasuk ke dalam golongan gunung yang masih aktif di dunia dimana sewaktu-waktu dapat meletus dan memakan korban jiwa. Gunung yang berada di Yogyakarta ini sering meletus. Masih terngiang dalam telinga beberapa tahun lalu ketika gunung merapi akan meletus dimana mengeluarkan wedus gembel. Para penduduk mengungsi ke tempat aman. Ada tiga orang mahasiswa sukarelawan yang memasuki area berbahaya, tiba-tiba diserang wedus gembel dan meninggal dunia.
    Hal yang mau dicermati penulis adalah upaya pemerintah dalam menyelamatkan para korban atau penduduk dalam kejadian bencana yang melanda. Pertama, pemerintah terlihat tidak tegas dalam mengamankan penduduk lereng bukit merapi. Hal ini terbukti masih adanya penduduk yang masih tinggal di lereng bukit merapi padahal hal itu sangat berbahaya. Dengan alasan apapun seseorang dilarang tinggal dan masuk ke lereng bukit merapi karena sangat berbahaya. Pemerintah hanya mengeluarkan himbauan yang tidak memaksa untuk mengungsi. Kurang tepat tindakan pemerintah. Seharusnya pemerintah memaksa penduduk lereng bukit merapi untuk mengungsi ke tempat aman, atas nama dan bagaimanapun jua. Salah satu alasan sebagian penduduk tidak turut mengungsi adalah masih adanya hewan ternak mereka dan melihat juru kunci gunung merapi Mbah Marijan yang tidak mengungsi ke tempat aman. Jelas, hal itu alasan dibuat-buat. Demi keselamatan penduduk maka pemerintah harus memaksa mereka mengungsi ke tempat aman dengan terlebih dulu memaksa juru kunci gunung merapi agar mengungsi. Hewan-hewan ternak dalam keadaan itu hendaknya ditinggalkan kalau terlambat dalam mempersiapkan diri. Pendek kata, pemerintah harus memaksa penduduk lereng bukit merapi agar mengungsi ke tempat aman tanpa alasan, bahkan kalau ada yang memaksa tinggal di lereng bukit itu maka harus dihukum. Selain itu, pintu masuk menuju lereng bukit itu ditutup bagi siapapun juga tanpa pandang bulu. Ini tidak, juru kunci Mbah Maridjan masih berdiam di lereng bukit merapi tanpa dipaksa untuk turun gunung. Memang Mbah Marijan bersikukuh tidak mau turun gunung. Ia dibujuk oleh beberapa orang termasuk wartawan Vivanews.com yang bukan tugasnya. Mbah Marijan menyetujuinya dan minta ijin mau solat terlebih dahulu. Beberapa orang itu menunggu beliau. Dan tiba-tiba terjadi wedus Gembel hingga semua orang di tempat itu meninggal dunia. Mbah Marijan ditemukan tewas dalam keadaan sujud. Dalam keadaan bahaya mengapa pemerintah membiarkan orang-orang tinggal di bukit merapi? lebih baik bersiap sedia daripada hujan. Walaupun Mbah Marijan bersikukuh tetap tinggal di bukit merapi, tapi sikap pemerintah harusnya memaksa Mbah Marijan untuk turun gunung. Pemerintah itu jangan seolah-olah tidak mempunyai kekuasaan. Tugas pemerintah Indonesia melindungi warga negaranya. Paksaan harus dilakukan pemerintah dengan tujuan keamanan dan keselamatan warganya.
    Hal selanjutnya yang mau dikritisi adalah bencana Tsunami di Kepulauan Mentawai yang memakan korban meninggal dunia 311 orang, dan 411 hilang. Mereka dikuburkan secara massal. Yang perlu dicermati adalah kejadian ini terjadi tanpa adanya pemberitahuan dari pemerintah. Bahkan BMKG sebelumnya memberi status akan datangnya tsunami, tapi tiba-tiba dicabut kembali, hingga tsunami benar-benar menerjang. BMKG tidak akurat dalam memberikan status tsunami. Jelas hal ini perlu diperbaiki agar korban tidak terus bertambah. Keakuratan sangat diperlukan bagi Indonesia yang rawan bencana seperti ini. Perlu diingat bahwa pemerintah telah memasang alat pendeteksi tsunami di kepulauan terluar Indonesia dan pulau-pulau lainnya yang rawan tsunami. Di kepulauan Mentawai telah dipasang alat pendeteksi tsunami akan tetapi alat itu tidak berfungsi. Hal ini sangat menyedihkan. Buat apa alat itu dipasang kalau tidak berfungsi sama sekali. Seharusnya pemerintah rutin melakukan kontrol untuk memastikan alat pendeteksi tsunami itu tetap berjalan normal. Hal ini kalau dilakukan maka bencana tsunami dapat diprediksi dan para penduduk dapat dipaksa untuk mengungsi ke tempat aman.
    Akhir kata, penulis hanya mengingatkan para pembaca bahwa Indonesia masih sangat jauh dari keteraturan dan ketertiban. Hal itu menyebabkan negara Indonesia mandeg dan sulit menjadi negara maju. Kesemrawutan semakin menjadi-jadi di era reformasi ini selain masalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sangat menyedihkan bagi para pemikir Indonesia. Kelemahan-kelemahan pemerintah itu disadari ataupun tidak, hal itu perlu diperbaiki agar Indonesia menjadi negara aman, makmur dan sejahtera sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Maju Indonesia! 

SATU TAHUN PEMERINTAHAN SBY BOEDIONO

SATU TAHUN PEMERINTAHAN SBY BOEDIONO
                                                          Oleh : Elan Suherlan,SHI

Sekarang sudah satu tahun kerja pemerintahan SBY Boediono berjalan. Waktu yang cukup untuk menilai kinerja pemerintahan SBY Boediono. Sebagai presiden RI, SBY melakukan evaluasi kinerja pemerintahan, termasuk kinerja di jajaran para pembantunya, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Setiap Menteri akan dinilai kinerjanya, dan bila kinerjanya memprihatinkan bisa saja diganti menteri tersebut. Reshuffle kabinet diperuntukkan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan SBY Boediono agar lebih baik ke depannya. Dan itu adalah hak presiden sebagai kepala Negara.
Dalam memperingati satu tahun pemerintahan SBY Boediono konon akan diadakan demo besar-besaran penggulingan kekuasaan. Isu penggulingan kekuasaan ini merupakan salah satu manuver politik kelompok tertentu untuk kepentingan politik tertentu. Bisa saja, ini dilakukan oleh kalangan istana untuk merebut simpati hati rakyat. Akan tetapi, isu ini dapat pula ditimbulkan oleh pesaing-pesaing politik pemerintahan SBY Boediono yang tak puas atas kinerja pemerintahan mereka. Bahkan, isu ini dapat ditimbulkan dari masyarakat sendiri yang tak puas atas kinerja pemerintahan SBY Boediono selama rentang satu tahun ini.
Bukan hanya presiden yang mengevaluasi kinerja bawahannya, para partai politik dan pengamat politik serta masyarakat luas pun ikut mengevaluasi dan mengkritisi kinerja pemerintahan SBY Boediono. Untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan SBY Boediono perlu dilakukan dengan objektif tanpa embel-embel kepentingan politik tertentu. Pertama, harus dimulai dari program-program yang telah dicanangkan Pemerintahan SBY Boediono satu tahun sebelumnya. Yakni seusai sidang Kabinet, Presiden SBY di Istana Negara menyampaikan program-programnya sebagai berikut:  Pemberantasan mafia hukum, Revitalisasi industri pertahanan, Penanggulangan terorisme, Meningkatkan daya listrik di seluruh Indonesia, Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, Revitalisasi pabrik pupuk dan gula, Mengurai keruwetan agraria dan tata ruang, Membangun infrastruktur,  Mengucurkan Rp 100 triliun per tahun untuk kredit usaha kecil dan menengah, Mencari solusi pembiayaan dan investasi, Merumuskan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim dan lingkungan, Reformasi kesehatan, Menyinkronkan antara pendidikan dan dunia kerja, Kesiapsiagaan penanggulangan bencana, dan Sinergi antara pusat dan daerah.
Dari seluruh program di atas, masing-masing pihak atau individu dapat menilai dan merasakan sendiri bagaimana program tersebut hasilnya sekarang ini. Evaluasi satu tahun pemerintahan SBY Boediono yang dilakukan presiden terhadap para menterinya merupakan momentum yang dinanti publik. Ini merupakan bukti kesungguhan pemerintah dalam bekerja. Banyak kelemahan yang perlu diperbaiki kinerja pemerintahan sekarang ini, terutama di jajaran para menteri tanpa mengenyampingkan prestasi mereka yang telah dibuat di pemerintahan sekarang ini.
Menurut pengamatan penulis, terlalu banyak waktu terbuang dalam pemerintahan SBY Boediono ini, semisal kasus KPK lawan Kejaksaan Agung yang terus berlarut-larut. Seharusnya kasus ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Menurut penulis, sebagai seorang presiden hendaknya ia turun tangan sendiri menyelesaikan persoalan ini secepat mungkin. Karena jika berlarut-larut kasus ini akan menghambat kinerja KPK dan Kejaksaan Agung. Di sinilah letak pentingnya ketegasan dari seorang presiden untuk menyelesaikan persoalan ini secepat mungkin.
Menyimak pemerintahan SBY Boediono sebenarnya memiliki modal yang kuat adalah dukungan yang besar dari rakyat Indonesia ditambah dukungan partai politik GOLKAR,PKS, dan lain-lain. Jangan sampai, dukungan publik dan partai politik semakin melemah akibat kinerja pemerintahan sendiri yang kurang mumpuni. Oleh karenanya, setiap gebrakan-gebrakan atau program-program baru walaupun tidak populer hendaknya dilakukan dengan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat semata. Bila pemerintah tidak memanfaatkan dukungan publik yang kuat ini bahkan menyia-nyiakannya maka dukungan publik akan kian melentur seperti akhir-akhir ini disebabkan kasus-kasus yang berlarut-larut. Menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terjadi tingkat penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY Boediono. Hal ini haruslah menjadi pemicu agar kinerja pemerintahan berjalan lebih baik ke depannya. Sebab bila pemerintahan sekarang tidak menunjukkan gebrakan dan prestasi bahkan keburukan yang terus terjadi maka bila ini dibiarkan terus menerus maka tak ayal lagi akan terus terjadi tingkat penurunan kepuasan publik terhadap pemerintah ini.
Oleh karenanya, setelah evaluasi kinerja pemerintahan selama satu tahun ini, pemerintah hendaknya berbenah diri dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada seperti kasus KPK lawan Kejaksaan Agung, Kasus Bank Century, kasus Ujian Nasional, dan lain-lain.
Pemerintah SBY Boediono hendaknya menjadi perisai rakyat, rakyat merasa aman dan sejahtera di bawah pemerintahannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah azza wa jalla serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selainnya, maka ia akan mendapatkan akibatnya” (HR. Muslim).